Inpres Nomor 8 Tahun 2025: Kemendikdasmen dan Kemensos Segerakan Sekolah Rakyat

Mendikdasmen dan Mensos membahas tentang Sekolah Rakyat (kemensos.go.id/edit by canva.com/ ali harsojo)

Infopedia-Pemerintah Indonesia terus mewujudkan langkah strategis mengentas kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah meluncurkan terobosan luar biasa. 

Mematangkan pendirian Sekolah Rakyat, sebuah institusi pendidikan alternatif yang siap beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026 dan dirancang secara khusus untuk melayani anak-anak dari kalangan paling rentan secara sosial dan ekonomi.

Dalam upaya konkret mengimplementasikan arahan dari Inpres tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan seluruh komponen vital pendirian Sekolah Rakyat. 

Mulai dari rekrutmen guru non-ASN, penyusunan kurikulum berbasis pendekatan personal, hingga proses seleksi peserta didik yang berfokus pada anak-anak dari desil 1 dan 2 – yaitu kelompok ekonomi paling bawah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa keberadaan Inpres ini merupakan fondasi hukum yang kokoh untuk menggerakkan semua kementerian dan lembaga agar bersinergi dalam menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat termiskin. 

Mensos menegaskan bahwa dengan terbitnya Inpres 8 Tahun 2025, semua tugas dan tanggung jawab sudah terang benderang, khususnya untuk Kemensos dan Kemendikdasmen untuk segera mewujudkan sekolah rakyat.

Dalam hal tenaga pendidik, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui kontrak kerja individu, bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini untuk memastikan fleksibilitas dan dedikasi penuh dalam menjalankan tugas mengajar.

Mendikdasmen menegaskan bahwa guru yang akan mengajar nanti harus hadir penuh waktu (full-time) dan sanggup mengajar lebih dari satu mata pelajaran, sesuai kebutuhan. Lulusan Program Profesi Guru (PPG) menjadi prioritas utama dalam proses seleksi. 

Kemudian Menteri Mu'ti menyampaikan bahwa untuk posisi kepala sekolah, pengangkatan akan disesuaikan dengan jumlah siswa dan kebutuhan di lokasi. Bahkan dimungkinkan satu kepala sekolah memimpin tiga jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) sekaligus di satu lokasi terpadu. Data final guru-guru terpilih akan diserahkan pada 24 April 2025 sebagai tahap akhir seleksi.

Sekolah Rakyat akan menghapus pola pendidikan lama yang kaku dan menggantinya dengan sistem pendekatan individu (individual approach) yang adaptif terhadap keunikan dan kebutuhan setiap peserta didik. Setiap siswa akan menjalani asesmen awal untuk memetakan potensi dan strategi pembelajaran terbaik bagi dirinya.

Mengusung konsep multi entry, multi exit, siswa dapat memulai pendidikan kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran. Begitu pula dengan capaian akhir, tidak ditentukan oleh waktu belajar seragam, tetapi oleh hasil belajar yang telah dicapai masing-masing siswa. Meski fleksibel, sistem ini tetap menekankan pada pembentukan karakter melalui pendekatan asrama pendidikan.

Harapannya, bagaimana karater siswa terbentuk serta siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna serta bermanfaat untuk kehidupannya di masyarakat.

Rekrutmen peserta didik akan dilakukan berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Kemendikdasmen akan memanfaatkan sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan mengintegrasikannya dengan DTSEN milik Kemensos. 

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi anak-anak miskin yang tidak lagi terdata dalam sistem pendidikan formal, sehingga mereka bisa ditarik kembali ke bangku sekolah melalui program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk menciptakan generasi masa depan yang tangguh dan mandiri. Ini bukan sekadar sekolah biasa, tapi lembaga transformasi sosial yang digagas untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Share :